Ichtisar Kemerdekaan Indonesia
serangan jang melawan hak dan mengantjam pada ketika itu djuga. 5 5
Keadaan jang 'uar biasa menghilangkan sifat keharusan dihukum dari satu perbuatan jang pada masa jang biasa dapat dihukum: 1 :
Keadain memaksa, keadaan darurat bukan sahadja diakui dalam hukum pidana dan perdata, akan tetapi harus diakui pula dalam hukum tatanegara, begitu kata Krabbe. 5,
Presiden Lincoln sendiri, seorang terkenal akan keluhuran keinsjafan dan perasain keadilannja, seorang ,principicel democraat', waktu “beliau dituduh melakukan perbuatanperbuatan jang bertentangan dengan" undang-undang dasar Amerika (inconstitutioneele maatreselen) pada secessie-oorlog, menjatakan dengan terang dan tegas ikrar adanja hukum tatanedjara darurat (staatsnoodrechit). Beliau mengatakan seperti berikut: ,. Waktu memangku djabatan saja bersumpah untuk memelihara, memperlindungi dan mempertahankan undangandang dasar Amerika Serikat dengan segala tenaga, kekuatan dan kekuasaan jang ada pada saja lahir dan bathin. Sekali-kali bukan maksud saja bersumpah untuk memperoleh kekuasaan dan selandjutnja mengubah atau memetjahkan sumpah ini dalam mempergunakan kekuasaan itu. Saja insjaf, bahwa dalam melakukan pemerintahan biasa, sumpah ini melarang pula menuruti pendapatan saja sendiri tentang mana kesusilaan dari perhambaan. Akan tetapi saja insjaf pula bahwa sumpah saja untuk memelihara undang-undang dasar itu dengan segala tenaga, kekuatan dan kekuasaan, mempertanggungkan pada saja kewadjiban saja untuk memelihara Pemerintah dan Rajat dengan segala daja upaja jang tiada dapat dielakkan, sedang undang-undang dasar mendjadi .Organische Wet” dari Pemerintah dan Rajat ita. Apakah mungkin melenjapkan bangsa dengan menjelamatkan undang-undang dasarnja sahadja! Menurut hukum umum, djiwa tubuh dan. anggotanja harus diperlindungi, akan tetapi atjapkali kita harus mengorbankan sebagian dari tubuh kita untuk menjelamatkan djiwa kita: tidak patut melenjapkan djiwa hanja untuk menjelamatkan anggota. Saja merasa, bahwa daja upaja jang biasanja dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar mendapat dasar kebenaran, djika tiada dapat dihindarkannja untuk memelihara
15